Ketua DPR Tanggapi Pemberlakuan Sanksi dan Denda Eksportir di Berbagai Sektor

Ketua DPR Tanggapi Pemberlakuan Sanksi dan Denda Eksportir di Berbagai Sektor
Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI.

IndoUpdate.net - Terkait pemberlakuan penerapan sanksi administratif dan denda terhadap eksportir sektor perikanan, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang tidak memasukan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (DHA) di dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 tahun 2019 yang berlaku pada 1 Juli 2019, Ketua DPR:

a.    Mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengidentifikasi jumlah perusahaan dan pengekspor untuk mengetahui jumlah devisa yang diperoleh eksportir sehingga diketahui jumlah repatriasi (pemulangan) devisa ke dalam negeri;

b.    Mendorong Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan monitoring melalui Sistem informasi Monitoring Devisa ter-Integrasi Seketika (SiMoDIS) terhadap arus barang serta arus keuangan melalui sistem perbankan;

c.    Mendorong DJBC untuk konsisten menerapkan PMK No. 98 tahun 2019 dalam menindak eksportir yang tidak memasukan DHE SDA di dalam negeri dengan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.